UT Kessos dan Pemmas

 

BUPATI  TANAH  BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR   15  TAHUN  2017

 

TENTANG

 

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANAH BUMBU

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang          : a.  bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat            : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

 

                                                                                              MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan     :   PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANAH BUMBU.

 

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
  3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
  5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  8. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  9. Seksi dan Sub Bagian adalah Seksi dan Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  10. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

 

 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

 

(1)   Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

(2)   Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:
  3. pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  4. pembinaan keluarga berencana;
  5. pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
  6. pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu;
  7. pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), keluarga kurang mampu, dll;
  8. pembinaan keluarga sejahtera; dan
  9. pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;
  10. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang keagamaan;
  11. pembinaan perdagangan, industri, koperasi dan usaha mikro;
  12. pembinaan pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan), energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta penanaman modal;
  13. pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan; dan
  14. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
  15. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  16. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.