UT Sekcam

BUPATI  TANAH  BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR   15  TAHUN  2017

 

TENTANG

 

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANAH BUMBU

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang          : a.  bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat            : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

 

                                                                                       MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan     :   PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANAH BUMBU.

 

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
  3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
  5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  8. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  9. Seksi dan Sub Bagian adalah Seksi dan Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  10. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

Sekretariat

 

Pasal 4

 

(1)   Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

(2)   Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
  2. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
  4. pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
  5. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
  6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
  7. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
  8. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
  9. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  11. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas.

(3)   Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  2. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Kecamatan;
  3. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
  4. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
  5. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
  6. melakukan penyusunan laporan keuangan;
  7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  8. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
  9. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
  10. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  11. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
  12. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara;
  13. melaksanakan layanan pengadaan Kecamatan;
  14. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
  15. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
  16. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  17. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
  18. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
  19. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  20. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan  sesuai bidang tugas;

 

Pasal 5

 

Sekretariat terdiri dari:

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan

 

Pasal 6

 

(1)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah/negara.

(2)  Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
  2. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
  3. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
  4. melaksanakan layanan pengadaan Kecamatan;
  5. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
  6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara;
  7. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
  8. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;
  9. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;
  10. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
  11. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
  12. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
  13. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
  14. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  15. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Kecamatan;
  16. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  17. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
  18. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  19. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

 

Pasal  7

 

(1)   Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi publik serta pelaporan kegiatan Kecamatan.

 

(2)   Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja kecamatan;
  2. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta rencana kerja tahunan (Renja);
  3. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan kecamatan;
  4. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA);
  5. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung kecamatan;
  6. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja kecamatan;
  7. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
  8. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  9. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
  10. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
  11. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
  12. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
  13. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  14. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
  15. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
  16. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  17. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
  18. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan kecamatan;
  19. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja kecamatan;
  20. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  21. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.