UT camat

BUPATI  TANAH  BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR   15  TAHUN  2017

 

TENTANG

 

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANAH BUMBU

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang          : a.  bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat            : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

          MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :   PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANAH BUMBU.

 

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
  3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
  5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  8. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  9. Seksi dan Sub Bagian adalah Seksi dan Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  10. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

 

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS CAMAT

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 2

  • Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

(2)  Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelanggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan;
  2. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  3. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pelayanan umum;
  4. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejateraan sosial;
  5. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang prasarana dan sarana umum; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3)  Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  1. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
  2. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  3. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  4. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  5. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
  6. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  7. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
  8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
  10. mengoordinasikan upaya-upaya pelaksanaan kebersihan di wilayah Kecamatan;
  11. melakasanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dana desa;
  12. melaksanakan monitoring dan evaluasi dana desa;
  13. menerbitkan perizinan/non perizinan yang kewenangannya dilimpahkan oleh pemerintah/perangkat daerah kepada kecamatan;
  14. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
  15. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  16. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :

  1. Sekretariat;
  2. Seksi Pemerintahan;
  3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  4. Seksi Pelayanan Umum;
  5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  6. Seksi Prasarana dan Sarana Umum; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.